Ada 8 Negara yang Pernah Gagal Memindahkan Ibu Kota, Apakah Indonesia akan Menjadi Negara Berikutnya?

Proyek pembangunan Ibu kota negara baru (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus berjalan secara bertahap.

Hal ini pun menuai sorotan para akademisi yang menilai pemerintah harus bisa lebih waspada. Pasalnya, sejumlah negara sempat mengalami kegagalan dalam proyek pemindahan ibu kotanya. Dosen Dept. Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Erda Rindrasih menyebut alasan gagalnya sejumlah negara seperti Malaysia dan Myanmar dalam memindahkan Ibu kotanya, lantaran lokasi yang kurang strategis dan skema pemindahan yang tak efektif.

Butuh Waktu 10-50 Tahun
Presiden memastikan hal itu saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Sejalan dengan itu, berdasarkan rencana induk dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pembangunan dan pengembangan ibu kota baru memang diperkirakan membutuhkan waktu 15-20 tahun. Pemindahan Ibu Kota baru tetap ditargetkan pada 2045. Tentu saja bukan waktu yang sebentar.

Perkembangan Terakhir
Menurut data Bappenas, pengembangannya saat ini sedang dilakukan pemutakhiran desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dilengkapi penyesuaian tahapan pemindahan ASN, TNI, BIN, Polri dan pemodelan skala detail.

Proyeknya telah sampai tahap Land Development dan persiapan penataan kota. Seperti penanaman bibit pohon hingga persiapan akses jalan menuju titik Ibu Kota.

IKN rencananya berlokasi sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang mengambil lahan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare, ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare.

Lantas, mana saja proyek negara yang dianggap tidak berjalan mulus? Simak rangkuman Bisnis selengkapnya.

1. Myanmar
Awalnya ibu kota Myanmar berada di Kota Yangon. Namun, pada 5 Februari 2005, pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh para jenderal memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Naypyidaw, yang terletak sekitar 320 km di utara Yangon.

Tidak ada alasan resmi yang diberikan untuk pemindahan tersebut, tetapi spekulasi mengenai alasan pemindahan termasuk untuk mencegah serangan militer asing.

Dilansir dari The Independent, total biaya yang dikeluarkan sebesar US$4 miliar guna fasilitas kota dan 20 jalur jalan raya.

Sayangnya, meski sudah menelan biaya yang cukup besar, saat ini media internasional banyak memberitakan bahwa ibu kota baru Myanmar ini telah menjadi “kota hantu”.

Hal ini disebabkan dalam proses perpindahan, pemerintah Myamar tak terbuka dengan masyarakatnya. Sehingga, banyak penduduk yang tak mau tinggal di Naypyidaw yang membuat sebagian besar fasilitas di sana sangat terlihat sepi, jalanan kosong, dan banyak bangunan tidak berpenghuni.

Bahkan, beberapa pejabat pemerintah yang tinggal di sana cenderung lebih memilih meninggalkan ibu kota Naypyidaw karena kurangnya fasilitas komersial dan pendidikan.

2. Guinea Khatulistiwa (Equatorial Guinea)
Guinea Khatulistiwa atau Equatorial Guinea merupakan negara yang berada di benua Afrika.

Melansir dari Daily Sabah, ibu kota yang baru, Ciudad de la Paz, dipilih karena kondisinya yang sesuai dengan iklim, keamanan, transportasi untuk jumlah penduduk yang besar, dan kedekatannya dengan sumber energi.

Namun, ibu kota baru ini terletak di sebelah timur daratan utama, sedangkan sebagian besar penduduk negara tersebut tinggal di daratan utama yang memiliki persentase penduduk sebanyak 72 persen. Ibu kota yang lama, Malabo, terletak di pulau Bioko yang lebih dekat dengan Kamerun.

Pembangunan kota baru ini dimulai pada 2015 dan direncanakan selesai pada 2020. Namun, kecuali beberapa bangunan pemerintah, beberapa vila, hotel, dan gereja, konstruksi yang direncanakan tidak dapat diselesaikan karena alasan keuangan.

Akibatnya, ibu kota baru ini terlihat seperti “kota hantu” dengan banyak konstruksi yang tidak selesai dan sepi.

3. Montserrat
Montserrat adalah British Overseas Territory (Wilayah Luar Negeri Inggris) di Karibia.

Ibu kota Montserrat sebelumnya adalah Plymouth, namun setengah pulau tersebut dilanda lava, abu, dan lumpur dari Gunung Berapi Soufriere Hills pada 1995 dan 1997.

Bencana ini menyebabkan pengungsi sebanyak 7.000 orang, termasuk 4.000 orang yang tinggal di kota tersebut. Sebagian besar penduduk Montserrat bermigrasi ke pulau-pulau Karibia lainnya dan Inggris. Meskipun Plymouth masih menjadi ibu kota resmi Montserrat, di mana artefak kolonial abad ke-17 masih terkubur, ibu kota de facto sekarang adalah kota Brades dengan populasi sekitar 1.000 orang.

Namun, Montserrat telah memutuskan untuk membangun ibu kota baru di Little Bay, di bagian utara pulau, agar memiliki ibu kota yang lebih terorganisir di mana kapal-kapal besar dapat berlabuh. Proses pendirian ibu kota baru ini resmi dimulai pada 2013, dan pembangunan pelabuhan dimulai pada 2019. Sayangnya, ibu kota baru ini akan siap beroperasi pada 2022 harus terhambat karena pandemi Covid-19.

4. Australia
Pemindahan Ibu Kota Australia dari Sydney ke Canberra juga menghadapi beberapa tantangan.

Menurut Profesor Michele Acuto, seorang pakar politik dan perencanaan kota dari Universitas Melbourne, kekuatan ekonomi Australia terluhat terpisah dari pusat kekuasaan politik (Canberra) lebih dari seratus tahun setelah pemindahan Ibu Kota dari Sydney ke Canberra.

5. Malaysia

Tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk mencapai pemerataan pembangunan di daerah.

Namun, ketika Malaysia memindahkan Ibu Kotanya ke Putrajaya sebagai kota administratif pemerintahan, pegawai pemerintah justru tidak tertarik untuk tinggal di sana. Alasan yang sering muncul adalah mereka tidak ingin tinggal jauh dari keluarga dan kerabat mereka. Marcus Lee, seorang ekonom urban senior, juga berpendapat pemindahan Ibu Kota oleh Malaysia tidak efektif dalam mencapai tujuan untuk menyeimbangkan populasi dan aktivitas ekonomi dasar.

6. Korea Selatan
Kondisi ibu kota de facto baru Korea Selatan di Sejong hampir mirip dengan situasi di Malaysia.

Banyak pegawai pemerintah di Korea Selatan yang menolak dipindahkan ke Sejong dengan alasan tidak ingin melakukan perjalanan bolak-balik ke Seoul setiap minggunya.

Selain itu, kehidupan sosial mereka sebagian besar berpusat di Seoul. Mereka menganggap Sejong sebagai kota yang “tidak memiliki jiwa”.

7. Tanzania
Melansir dari BBC, pemindahan ibu kota Tanzania ke Dodoma tidak dianggap sebagai sukses.

Meskipun parlemen nasional berkumpul di Dodoma saat sidang berlangsung, sebagian besar kementerian pemerintah dan semua kedutaan asing tetap berada di ibu kota lama, Dar es Salaam. Hal ini menunjukkan bahwa pemindahan tersebut tidak sepenuhnya berhasil dalam mengalihkan pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi ke Dodoma.

8. Bolivia
Bolivia memiliki dua ibu kota: Sucre dan La Paz. Sucre merupakan ibu kota tunggal hingga tahun 1899, ketika kalah dalam perang saudara singkat melawan La Paz.

Setelah itu, parlemen dan pelayanan sipil pindah ke kota terbesar Bolivia, La Paz, sementara kekuasaan yudikatif tetap berada di Sucre.

Sucre, yang terletak di tengah negara, merupakan tempat Bolivia didirikan pada tahun 1825. Kota ini memiliki populasi hanya sekitar 250.000 orang, dibandingkan dengan 1,7 juta orang di La Paz.

Pada 2007, diusulkan untuk memindahkan parlemen dan pemerintahan kembali ke Sucre. Namun, usulan ini memicu protes massal di La Paz yang digambarkan sebagai protes terbesar yang pernah terjadi di sana.

Usaha untuk memindahkan pusat pemerintahan kembali ke Sucre akhirnya ditinggalkan, dan hingga saat ini Bolivia masih memiliki dua ibu kota.

Ide ini muncul sebagai hasil dari persaingan regional antara pendukung Presiden Evo Morales di dataran tinggi barat yang miskin dan lawan-lawannya di wilayah timur yang lebih makmur.

Dengan demikian, Bolivia memiliki Sucre sebagai ibu kota konstitusional dan sejarah, sementara La Paz menjadi ibu kota administratif. Perbedaan ini mencerminkan dinamika politik dan sejarah Bolivia yang kompleks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *