Beranda News Mantan Anggota DPR Jafar Hafsah Dipanggil KPK Terkait Perkara e-KTP

Mantan Anggota DPR Jafar Hafsah Dipanggil KPK Terkait Perkara e-KTP

25
0

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Anggota DPR periode 2009-2014 Mohammad Jafar Hafsah terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pada hari Senin (1/7/2019) kepada wartawan.

Pemeriksaan kepada Jafar Hafsah bukanlah yang pertama kali dilakukan. Tahun lalu, pada 25 Juni 2018, penyidik KPK juga pernah memanggil Jafar guna menggali keterangan untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. Jafar dimintai keterangan tentang aliran dana proyek pengadaan e-KTP.

Pada dua tahun sebelumnya juga yaitu tahun 2017, Jafar juga disebut telah menerima uang e-KTP dalam kasus Setya Novanto. Namun secara tegas ia membantah dan mengatakan bahwa dirinya tidak punya kaitan apapun dengan proyek pengadaan e-KTP dan tidak menerima uang sama sekali.

“Kalau saya sih tidak ada kaitannya dengan e-KTP. Proyek itu tidak di komisi saya, jadi saya tidak pernah bicarakan. Jadi saya tidak pernah membicarakan dan saya tidak tahu itu kegiatan ada”. Ujar Jafar.

Pada proyek Setya Novanto, negara ditaksir mempuyai kerugian sebesar Rp. 2,3 Trilun. Sehingga Setya Novanto didakwa melakukan inverensi dalam penganggaran dan pengadaan e-KTP. Ia didakwa telah menerima USD 7,3 juta dari anggaran tersebut.

Untuk Markus Nari, penyidik KPK juga telah mengantongi agenda untuk pemeriksaannya. Pada akhir pekan yang lalu, penyidik KPK tampak memeriksa sejumlah legislator periode 2009-2014 untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Markus Nari. Markus telah diduga merugikan keuangan negara Rp.2,3 triliun dari jumlah anggaran pengadaan e-KTP Rp5,9 triliun.

Melalui fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp. 5 miliar pada 2012. KPK menduga, Markus telah menerima uang sebesar Rp. 4 miliar dari jumlah Rp. 5 miliar yang dimintanya. Uang tersebut diketahui guna memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp. 1,49 triliun.

Dalam melengkapi berita acara perkara (BAP) untuk Markus Nari, KPK sudah memeriksa 113 saksi. Saksi terdiri dari berbagai kalangan diantaranya Sekretaris Jenderal DPR RI, Anggota dan mantan anggota DPR RI, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, mantan Menteri Dalam Negeri RI, Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2007-2014, mantan Menteri PAN RB Tahun, Pengacara,Kepala Daerah, PNS, Menteri hukum dan HAM, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here