Beranda News Tim Kampanye Nasional Berharap Tim Hukum Untuk Mendampingi Pemerintahan Jokowi-Maruf

Tim Kampanye Nasional Berharap Tim Hukum Untuk Mendampingi Pemerintahan Jokowi-Maruf

31
0

Wakil Direktur Tim Kampanye Nasional atau TKN menilai pada tim hukum Jokowi-Ma’ruf telah bertugas dengan baik dalam sengketa pilpres. Dia berharap pada tim hukum ini untuk mendampingi pada pemerintahan Jokowi Ma’ruf tersebut. Bukan hanya harapan TKN, harapan Wakil Presiden pun juga sama dan itu di tegaskan pada silaturahmi Tim hukum pada waktu itu. Taslim juga mengatakan, seperti dugaan banyak pihak, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak seluruh permohonan Paslon No 02 dalam sengketa pemilihan presiden atau hasil pemilu pada 14 juni kemarin. Dengan demikian praktis berakhir sudah seluruh proses dalam pemilihan presiden, tersebut.

Wakil Direktur Advokasi dan Hukum TKN Jokowi-Maruf, Hermawi Taslim mengatakan bahwa dengan putusan MK yang menolak dalil gugatan kubu Prabowo-Sandiaga, maka Jokowi-Ma’ruf dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2014. Keputusan akan ditetapkan pada rapat pleno KPU pada hari Minggu (30/6/2019).

Lebih lanjut, Taslim mengatakan sekarang tinggal menunggu penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas terpilihnya persiden dan wakil presiden periode 2019 hingga 2024. “Sekarang, tinggal menunggu penetapan KPU atas Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selanjutnya urusan protokoler untuk pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024” tutur Taslim.

Seperti yang kita ketahui secara benar bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang di ajukan oleh paslon 02 keputusan tersebut sudah di sepakati oleh sembilan hakim tanpa perbedaan pendapat. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili dalam perkara a quo. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menyampaikan dalam perkara ini pihak pemohon dan pihak terkait menyampaikan keberatan atas sengketa yang diajukan pemohon. Salah satu bukti yang di peroleh adalah saat Presiden Jokowi menghimbau pada TNI dan Polri untuk menyampaikan beberapa program pemerintah kepada masyarakat.

Hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan karena itu adalah program pemerintah, bukan ajakan kampanye yang di suarakan Paslon 01. Hakim Konstitusi mengatakan bahwa majelis tidak menemukan adanya kecurangan indikasi yang dilakukan Paslon 01 untuk berbaju putih ke TPS agar memperoleh suara. Selama persidangan pemerintah juga belum menemukan adanya fakta tentang hal tersebut.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi sengketa pilpres. Tim hukum ini terdiri dari advokat senior dan ahli kepemiluan. Tim hukum tersebut dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra, advokat sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here